Tambrauw – Membaca Arah Tahun 2026 diperkirakan akan menjadi tahun yang krusial bagi arah pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah tengah menyiapkan kerangka kebijakan fiskal yang lebih adaptif untuk menjawab tantangan global dan domestik.
Salah satu fokus utama dalam kebijakan fiskal 2026 adalah menjaga keberlanjutan fiskal di tengah kebutuhan belanja negara yang meningkat.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi pijakan utama dalam perencanaan anggaran.
Baca Juga : Korut Kesal Korsel Ingin Baikan Tapi Latihan Bareng AS Bermuka Dua
Indikator awal menunjukkan bahwa tahun 2026 akan diwarnai oleh tekanan eksternal seperti volatilitas harga komoditas, suku bunga global, dan gejolak geopolitik.
Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal perlu disusun dengan mempertimbangkan ketahanan dan fleksibilitas.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan gambaran umum RAPBN 2026 ke DPR RI.
Dalam dokumen tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 5,3–5,8 persen.
Angka ini mencerminkan optimisme namun juga kehati-hatian terhadap dinamika global yang tak menentu.
Inflasi diperkirakan tetap terkendali di angka 2,5–3,5 persen, dengan didukung oleh stabilitas pangan dan energi.
Dalam hal pendapatan negara, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan perpajakan secara signifikan.
Strategi perluasan basis pajak dan digitalisasi sistem perpajakan menjadi kunci dari target tersebut.
Reformasi perpajakan akan dilanjutkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien.
Di sisi lain, belanja negara akan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional.
Fokus belanja akan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Pemerintah juga menyiapkan porsi belanja untuk mendorong hilirisasi industri dan transformasi ekonomi digital.
Khusus dalam bidang pendidikan, anggaran akan difokuskan pada peningkatan kualitas guru dan akses pendidikan vokasi.
Sementara dalam bidang kesehatan, penanganan stunting dan peningkatan layanan dasar akan tetap menjadi prioritas.
Infrastruktur konektivitas dan infrastruktur hijau juga mendapat porsi besar untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.
Program perlindungan sosial akan disempurnakan agar lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap krisis.
Salah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal 2026 adalah menjaga defisit anggaran tetap terkendali.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran di kisaran 2,29–2,75 persen terhadap PDB.
Angka ini menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan program strategis.
Pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan sumber pembiayaan yang aman dan berkelanjutan.
