Investigasi Utang RSUP NTB: Perhatian Serius dari Anggota DPRD
Praya – Investigasi terhadap utang yang melilit Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB mencapai angka fantastis, yakni Rp247,97 miliar. Desakan ini muncul setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tahun 2024, yang mengungkapkan adanya masalah serius terkait pengelolaan keuangan RSUP.
Lembaga Pengawasan Keuangan
Menurut Aminurlah, besarnya utang yang dimiliki RSUP NTB menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam pengawasan dan pelatihan keuangan yang dilakukan oleh Pemprov NTB. “Selama ini pengawasan dan pelatihan belum optimal, sehingga utang ratusan miliar di RSUP ini bisa menimbulkan defisit operasional dan kesulitan likuiditas ke depan,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan bahwa jika kondisi keuangan RSUP NTB tidak segera diperbaiki, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. “Jika masalah keuangan ini terus berlanjut, dampaknya bisa mengganggu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, yang seharusnya menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Aminurlah juga mengingatkan bahwa masalah besar seperti ini tidak bisa dianggap enteng, dan memerlukan perhatian serius dari Gubernur NTB. Salah satu langkah yang diusulkan oleh Aminurlah adalah rasionalisasi belanja yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan. “Gubernur harus benar-benar mengendalikan dan memperhatikan kondisi rumah sakit. Kami di DPRD ingin melihat sejauh mana kepatuhan terhadap tata kelola keuangan yang ada,” kata Aminurlah.
Audit Investigasi Utang RSUP: Mengapa Penting?
Desakan untuk melakukan audit investigasi terhadap utang RSUP NTB ini semakin mendalam setelah Aminurlah Menyebutkan adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan di rumah sakit tersebut. “Audit investigasi penting karena kita ingin tahu, utang ini untuk apa? Apakah benar untuk kebutuhan rumah sakit, atau ada kebocoran dalam retribusi? Kalau untuk obat-obatan, seharusnya sudah ada anggaran tersendiri seperti dari BPJS,” tambahnya.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Bagi Aminurlah, melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan utang ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Jika terbukti ada kebocoran atau meremehkan dana, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus mendapatkan sanksi tegas.
Masalah di Sektor Pendidikan: Proyek DAK Fisik 2024
Ia menilai pelaksanaan DAK ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
Aminurlah pentingnya penyelesaian proyek-proyek yang menggunakan dana DAK ini agar fasilitas pendidikan yang dibangun bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah proyek infrastruktur pendidikan di wilayah Bima yang hingga kini masih belum rampung. Akibatnya, proses belajar mengajar terganggu karena gedung sekolah belum bisa digunakan.
Indeks Pembangunan Manusia yang Masih Rendah
Ini harus jadi perhatian gubernur, apalagi IPM kita masih tergolong rendah. Pembangunan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Proyek-proyek infrastruktur pendidikan yang belum selesai, menurut Aminurlah, harus segera diselesaikan untuk memastikan bahwa anak-anak di NTB mendapatkan fasilitas yang layak untuk belajar dan berkembang. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka masa depan pendidikan di NTB akan terhambat.
Kesimpulan
Desakan dari Aminurlah mengenai audit investigasi terhadap utang RSUP NTB dan pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik menunjukkan bahwa masalah pengelolaan keuangan di provinsi ini perlu segera dibenahi.
